Reporter: Iwan Zuhdi
suarabojonegoro.com - Hingga awal bulan Agustus ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum menentukan pihak ketiga yang nantinya bakal memfasilitasi pembuatan soal ujian perangkat desa. Hal itu seperti disampaikan oleh Asisten 1 Bagian Pemerintahan Pemkab Bojonegoro, Djoko Lukito.
Saat disinggung mengenai hal tersebut Djoko sapaan karib Asisten 1 Pemkab Bojonegoro itu menjawabnya secara singkat. Ditegaskan olehnya pemilihan pihak ketiga dari Perguruan Tinggi belum ditentukan secara resmi. "Belum," kata Djoko Lukito kepada Suarabojonegoro.com. Senin (31/7/17) siang.
Kabar yang beredar, pihak ketiga dipilih dengan beberapa syarat, yakni kampus yang sudah memiliki akreditasi A dan pernah memfasilitasi pembuatan soal ujian perekrutan perangkat desa.
Dinilai target pelaksanaan perekrutan ribuan perangkat desa bakal molor. Informasi yang dihimpun menyebutkan, masih ada beberapa kendala terkait pelaksanaan perekrutan perangkat desa. Salah satunya adalah ada tarik ulur kepentingan politik antara pelaksanaan perekrutan perangkat desa dengan Pilkada 2018 mendatang.
Terpisah, beberapa waktu yang lalu, Ali Mustofa anggota Komisi A DPRD Bojonegoro menyayangkan, skedul pelaksanaam perekrutan perangkat desa yang telah dibuat agar segera dirubah. Dinilai, jadwal tersebut kurang ideal. Karena ada beberapa tahapan yang membutuhkan waktu. (wan/red).
Foto: Ilustrasi
Saat disinggung mengenai hal tersebut Djoko sapaan karib Asisten 1 Pemkab Bojonegoro itu menjawabnya secara singkat. Ditegaskan olehnya pemilihan pihak ketiga dari Perguruan Tinggi belum ditentukan secara resmi. "Belum," kata Djoko Lukito kepada Suarabojonegoro.com. Senin (31/7/17) siang.
Kabar yang beredar, pihak ketiga dipilih dengan beberapa syarat, yakni kampus yang sudah memiliki akreditasi A dan pernah memfasilitasi pembuatan soal ujian perekrutan perangkat desa.
Dinilai target pelaksanaan perekrutan ribuan perangkat desa bakal molor. Informasi yang dihimpun menyebutkan, masih ada beberapa kendala terkait pelaksanaan perekrutan perangkat desa. Salah satunya adalah ada tarik ulur kepentingan politik antara pelaksanaan perekrutan perangkat desa dengan Pilkada 2018 mendatang.
Terpisah, beberapa waktu yang lalu, Ali Mustofa anggota Komisi A DPRD Bojonegoro menyayangkan, skedul pelaksanaam perekrutan perangkat desa yang telah dibuat agar segera dirubah. Dinilai, jadwal tersebut kurang ideal. Karena ada beberapa tahapan yang membutuhkan waktu. (wan/red).
Foto: Ilustrasi
from SuaraBojonegoro.Com | Bojonegoro Online Portal & News | Kabar Lokal Untuk Nasional http://ift.tt/2tQrgF0
0 komentar:
Posting Komentar